SEJARAH Kota Jambi adalah ibu kota Propinsi Jambi dan merupakan salah satu dari 10 daerah kabupaten/kota yang ada dalam Propinsi Jambi. Secara historis, Pemerintah Kota Jambi dibentuk dengan Ketetapan Gubernur Sumatera No.103/1946 sebagai Daerah Otonom Kota Besar di Sumatera, kemudian diperkuat dengan Undang-undang No.9/1956 dan dinyatakan sebagai Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah. Dengan dibentuknya Propinsi Jambi tanggal 6 Januari 1948, maka sejak itu pula Kota Jambi resmi menjadi Ibukota Propinsi, dengan demikian Kota Jambi sebagai Daerah Tingkat II pernah menjadi bagian dari tiga Propinsi yakni Propinsi Sumatera, Propinsi Sumatera Tengah dan Propinsi Jambi sekarang. Salah satu tuntutan era reformasi yang berkembang saat ini, memberikan kekuasaan bagi pemerintah daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah. Perubahan paradigma pemerintahan yang semula sentralistik menjadi desentralistik membutuhkan komitmen birokrat dalam mengelola institusi publik. Dalam pelaksanaannya pejabat publik harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip Good Governance antara lain mengedepankan prinsip keadilan, akuntabilitas, transparansi dan responbilitas dalam mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional. Selanjut nya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.P AN/l1/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan pembentukkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah, Pada awal tahun 2017 Penggabungan dari Kantor Pengelola Parkir ke Kantor Dinas Perhubungan Kota Jambi, dan menjadi Bidang Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Jambi adapun juga dalam pembentukkan Unit Pelaksana Teknis terdiri dari UPT Terminal Barang, UPT Terminal Penumpang serta UPT Pengujian Kendaraan Beromotor. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan setiap masyarakat sebagai penerima pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara Negara sesuai dengan Undang-Undang agar mendapatkan sebuah pelayanan publik yang baik. Halaman Sebelumnya